Bamsoet: Hentikan Kekerasan di Papua dengan Ketegasan, Bangun Perdamaian Melalui Keadilan dan Kesejahteraan
*Bamsoet: Hentikan Kekerasan di Papua dengan Ketegasan, Bangun Perdamaian Melalui Keadilan dan Kesejahteraan*
*JAKARTA* — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan ketegasan terhadap kekerasan, keadilan bagi masyarakat, serta kesungguhan pemerintah mengatasi akar persoalan. Negara harus mampu menghentikan aksi kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia, membuka ruang dialog, dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Kehadiran aparat keamanan tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta melindungi masyarakat. Namun, perdamaian yang bertahan lama akan sulit terwujud tanpa keadilan, kepercayaan rakyat, dan keterlibatan langsung orang asli Papua dalam menentukan masa depan tanah kelahirannya.
“Langkah dan Kebijakan Presiden Presiden Prabowo sudah tepat. Negara harus tegas menghentikan kekerasan di Papua, tetapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditindak tegas. Sementara luka sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Papua harus dipulihkan melalui keadilan dan kesejahteraan,” ujar Bamsoet usai mengikuti rapat koordinasi bidang Polhukam Wantimpres di Jakarta, Selasa (27/10/26).
Anggota bidang Polhukam Wantimpres yang hadir antara lain Agum Gumelar, Budi Gunawan, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Ida Bagus Purwalaksana, Mohammad Hatta, Margarito Kamis, Rocky Gerung dan John Gluba Gebze.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan, kekerasan yang terus terjadi di Papua telah membawa dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Data Komnas HAM mencatat sepanjang 2025 terdapat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang menyebabkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Sementara pada semester pertama 2026, tercatat 42 peristiwa dengan 59 korban meninggal dan 50 orang mengalami luka-luka. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan Papua membutuhkan kebijakan keamanan yang terukur, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil.
“Jangan sampai masyarakat Papua terus hidup dalam ketakutan. Setiap korban jiwa adalah kehilangan bagi bangsa Indonesia. Siapa pun yang menggunakan senjata untuk meneror dan menyerang warga harus diproses secara hukum. Pada saat yang sama, aparat wajib menjaga keselamatan rakyat dan menghormati hak asasi manusia,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI/Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, persoalan Papua juga tidak dapat dilepaskan dari kesenjangan kesejahteraan yang masih cukup lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026 menunjukkan angka kemiskinan di Papua Tengah mencapai 30,41 persen dan Papua Pegunungan 26,34 persen, jauh melampaui tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen. Kesenjangan tersebut memperlihatkan masih besarnya pekerjaan pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi khusus juga perlu terus dievaluasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan perubahan nyata hingga ke wilayah pedalaman.
“Perdamaian akan sulit tumbuh apabila masyarakat masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan. Anak-anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, serta kesempatan kerja yang luas. Masyarakat Papua harus merasakan bahwa negara hadir untuk memperbaiki kehidupan mereka,” kata Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya menambahkan, keberhasilan kebijakan pemerintah di Papua harus terlihat dari kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kekerasan harus terus berkurang, warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah dengan aman, anak-anak bisa bersekolah tanpa rasa takut, pelayanan kesehatan menjangkau daerah terpencil, dan kegiatan ekonomi kembali berjalan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan keamanan maupun pembangunan dengan melibatkan masyarakat setempat. Dengan cara tersebut, upaya menjaga stabilitas dapat berjalan seiring dengan pemulihan kepercayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Senjata harus dihentikan dengan ketegasan negara, luka sosial disembuhkan dengan keadilan, dan masa depan Papua dibangun bersama orang Papua. Papua adalah Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Karena itu, menjaga Papua berarti melindungi rakyatnya, menghormati martabatnya, dan memastikan masa depannya lebih baik,” pungkas Bamsoet. (*)
